Viral! Pungli Urus KTP Jalur Cepat Bayar Rp 100 Ribu
Media sosial dihebohkan dengan beredarnya video aksi pungli pengurusan KTP di kantor Kecamatan Batang Kuis, Deli Serdang, Sumatera Utara.
Pasalnya, Pegawai kecamatan tersebut memasang tarif Rp 100 ribu untuk pengurusan KTP cepat.
Dalam video berdurasi 1 menit 12 detik itu tampak seorang pegawai kecamatan sedang duduk di balik meja sedang menyortir tumpukan KTP.
Ia menanyakan nama seorang warga yang menhampirinya. Kemudian menawarkan pengurusan cepat atau menunggu antrean.
Untuk biaya proses pengurusan cepat, ia mematok tarif sebesar Rp 100 ribu.
"Mau yang cepat atau antre? Kalau cepat bayar Rp 100 ribu," ujarnya seperti dikutip Tipsdokter.com, Selasa (9/6/2020).
Jika tak ingin bayar, maka warga harus menunggu cukup lama hingga KTP selesai. Ia menyebut KTP baru selesai dalam waktu satu hingga dua bulan.
"Cepat selesai bisa seminggu. Kalau antre sebulan dua bulan siapnya," ungkapnya.
Mendengar tawaran si pegawai kecamatan, warga memilih untuk mengantre hingga KTP selesai. Namun, si pegawai mengeluarkan rayuan agar warga itu mau membayar Rp 100 ribu.
"Kalau perlu lebih bagus cepat. Nanti bolak-balik tanya kapan siap," kata si pegawai.
Video tersebut mendadak viral di media sosial. Banyak warganet yang geram dengan aksi pungli yang hingga kini masih saja dilakukan oleh oknum pegawai kecamatan.
"Gini nih yang bikin citra ASN jelek padahal oknum sebenarnya yang bikin citra jelek," ungkap @shetodar.
"Mantab, berantas terus orang-orang beginian biar negara kita jadi bersih," ujar @ivana.iph.
"Laporkan biar ditangkap, manusia kayak gitu digaji dari pajak masyarakat," kata @penyairsesat.
Camat Batang Kuis Avro Wibowo mengakui video itu terjadi di kantornya. Namun dia membantah memungut uang dari pengurus KTP. Terlebih informasi mengenai pelayanan gratis itu sudah ditempelkan di kantornya.
"Tidak ada pengutipan, enggak ada kebijakan itu, enggak ada iuran. Kalaupun ada ya, itu oknum. Mereka masing-masing yang menanggung risiko," ujar Avros, Selasa (9/6).
Avros mengatakan, pihaknya masih mendalami video viral itu. Terkait pegawai perempuan yang memberi opsi pengurusan KTP itu, dia sudah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Deli Serdang.
"Kita lagi koordinasi dengan BKD ya, minimal menjatuhkan hukuman disiplin kepada beliau. Karena di situ juga nggak ada uang (transaksi). Saya masih mendalami kasus ini," ujar Avro.
Lihat videonya di bawah ini: