Kasus Corona di Indonesia Melonjak Drastis

‘Monopoli Informasi’ dari Pemerintah Membuat Kasus Corona di Indonesia Melonjak Drastis

Diposting pada

Pemerintah memonopoli penyebaran informasi terkait pandemi Corona COVID-19.

Jumlah pasien positif virus Corona atau COVID-19 di Indonesia melonjak drastis usai pengumuman oleh juru bicara pemerintah untuk penanganan virus Corona Achmad Yurianto, Jumat (13/3/2020).

Tak tanggung-tanggung kenaikannya hampir 100 persen menjadi 69 orang, padahal dua hari sebelumnya Rabu (11/3/2020) tercatat 34 orang positif Corona.

Jumlah pasien positif virus COVID-19 ini kembali melonjak menjadi 96 orang pada Sabtu (14/3/2020). Lonjakan kasus di angka 100 persen ini juga bukan pertama kali.

Pada 9 Maret 2020, hasil pengumuman pemerintah juga mencatat jumlah pasien positif Corona naik dari 6 menjadi 19 orang. Tidak hanya itu, pada pengumuman oleh Yuri kemarin, jumlah kematian akibat Corona juga melonjak dari hanya 2,94 persen dari total kasus positif menjadi 5,8 persen. Jumlah kematian terkini mencapai 4 orang.

Forum Peneliti Muda Indonesia atau Young Scientist Forum (YSF) menilai lonjakan angka pasien positif Corona mulai membentuk pola eksponensial, yaitu peningkatan kasus dari nol hingga jumlah tinggi kurang dari 2 pekan (3-13 Maret 2020).

Juru bicara YSF, Berry Juliandi mengatakan kondisi ini bertolak belakang dengan deteksi yang dilakukan Kemenkes terhadap temuan Januari-Februari 2020 yang melaporkan angka nol.

Menurut Berry, angka-angka itu menunjukkan Indonesia dalam kondisi bahaya karena seolah menggambarkan adanya potensi keterlambatan pengendalian virus Corona.

Salah satunya terlihat dari deteksi dan diagnosis yang perlu diaudit lagi. “Itu salah satu yang kami pikir jadi alasan kenapa jumlanya perlahan bertambah tapi itu sebelumnya memang sudah ada tapi baru aktif sekarang jadi terlihat melonjak,” ucap Berry, Sabtu (14/3/2020).

Berry mengatakan perbaikan perlu dilakukan dengan membuka kolaborasi pakar dan akademisi bioteknologi lintas sektoral. Paling tidak ada upaya bersama melakukan studi analisis penyebab dasar (root-cause-analyses) munculnya pandemi Corona.

Tanpa perbaikan pada aspek tersebut, ia khawatir perluasan jumlah laboratorium yang turut membantu deteksi virus ini bisa jadi tak banyak membantu.

Berry menuturkan, kasus Corona juga sudah diketahui 81 persen di antaranya menunjukkan gejala yang ringan, bahkan tidak bergejala (asymptomatic).

Alhasil pengawasan dengan hanya berdasarkan gejala sama sekali tidak cukup karena transmisi manusia ke manusia. Berry juga menyoroti kemampuan Kemenkes dalam mengerjakan tes COVID-19 sesuai standar yaitu 1.700 tes per hari.

Pasalnya usai pasien ke-25 dan ke-35 meninggal, mereka belum sempat mendapat kejelasan statusnya yang masih dalam perawatan. Seharusnya dengan metode Reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR), hasil dapat diketahui dalam waktu 24 jam.

Belajar dari sejumlah persoalan itu menurutnya Kemenkes perlu segera berbenah. Ia mencontohkan sejak kasus pertama Italia pada 31 Januari 2020, jumlahnya meningkat pesat menjadi 15.113 kasus di 13 Maret 2020.

Lalu sejak kasus pertama Iran di 12 Februari 2020, jumlahnya sudah meningkat menjadi 11.364 kasus di 13 Maret 2020.

“Keterlambatan pembendungan ini bisa membuat kondisi epideminya menyerupai Italia dan Iran atau bahkan lebih,” ucap Berry yang juga dosen di Departemen Biologi Institut Pertanian Bogor (IPB).

Loading...

Berry menyarankan agar pemerintah memperbanyak laboratorium rujukan selain Litbangkes Pusat untuk identifikasi COVID-19 sekaligus pengawasan dan audit berkala sesuai standar WHO.

Ia mengatakan fleksibilitas juga perlu diberikan kepada pemerintah daerah. Misalnya, kata dia, memberdayakan dinas kesehatan lokal dan puskesmas setempat untuk memantau, mengambil spesimen sehingga tak terjadi pemusatan ke rumah sakit.

Langkah ini akan lebih baik lagi melibatkan lembaga peneliti dan universitas untuk membantu penanganan virus tersebut. Bahkan jika diperlukan, Berry mengatakan mekanisme lockdown juga patut dipertimbangkan.

Meski demikian, pemerintah juga tetap perlu memastikan ketersediaan pasokan kebutuhan pokok bila ingin menerapkan lockdown.

Monopoli Informasi dari Pusat

Profesor Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansah menilai lonjakan demi lonjakan jumlah kasus positif yang diumumkan di Indonesia tak wajar.

Salah satunya terlihat dari tata informasi dilakukan secara terpusat. Trubus bilang meski niatnya memberlakukan kebijakan satu pintu, tanpa disadari pemerintah justru malah menghambat arus informasi yang diperlukan masyarakat untuk lebih waspada.

Hal ini jelas menunjukkan ada persoalan dalam koordinasi pemerintah pusat dan daerah. “Ini penyebarannya cepat kok informasi dan penanganan dihambat. Jadi enggak bisa antisipasi tepat waktu,” ucap Trubus, Sabtu (14/3/2020).

Keadaan juga diperburuk dengan ketidakjelasan mengenai pencegahan Corona di keramaian yang sudah dilakukan sejumlah daerah, tetapi tak sejalan dengan pemerintah pusat.

Trubus menilai apabila diperlukan mekanisme lockdown maka pemerintah harus berani mengatakannya, alih-alih diserahkan kepada pemerintah daerah dan masyarakat sendiri.

Ia menegaskan informasi seperti ini diperlukan untuk mencegah keadaan makin memburuk. Menurut Trubus, banyak waktu berharga untuk mencegah meluasnya dampak Corona terbuang percuma saat fokus diarahkan pada sistem semata.

Ia pun tak heran bila ada pasien Corona yang baru meninggal di Solo, Jumat (13/3/2020) meski beberapa saat sebelumnya sempat mengikuti seminar di Bogor.

“Pemda dan pemerintah pusat harus Kerjasama. Masyarakat juga diberi peran,” ucapnya.

Dalih Pemerintah Pusat

Menanggapi itu, juru bicara pemerintah terkait pandemi COVID-19 Achmad Yurianto tak membantah terjadi lonjakan jumlah pasien positif Corona.

Namun Yuri menilai hal itu terjadi karena pemerintah melakukan pelacakan kontak pasien. Alhasil tidak mengherankan jika jumlahnya bertambah.

“Angka melonjak karena contact tracing,” ucap Yuri dalam pesan singkat, Sabtu (14/3/2020). Di sisi lain, ia memastikan lab milik Litbangkes siap menghadapi Corona karena sudah tersertifikasi dan akreditasi WHO. Bahkan lab milik pemerintah dipastikan tak akan bekerja sendiri lagi.

“Sudah diputuskan kami akan libatkan BSL 2 lain (lab dengan Bio Safety Level standar 2),” ucap Yuri.

Yuri juga mengklaim informasi mengenai penanganan pandemi Corona sudah didistribusikan ke daerah. Sementara soal lockdown, ia memastikan bahwa hal itu masih tak diperlukan.

Loading...
Ayo Bagikan Info Ini