Jemawa Pemerintah Terkait Corona Berujung Kepanikan Massal

Jemawa Pemerintah Terkait Corona Berujung Kepanikan Massal

Diposting pada

Tepatnya pada 17 Februari 2020 lalu, usai pertemuan antara pemerintah dengan organisasi kesehatan internasional WHO di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto dengan penuh kepercayaan diri sesumbar Indonesia sudah mampu memitigasi dan “aman” dari Corona.

Menurut Wiranto, status Indonesia bebas Corona “tak perlu diragukan”, karena telah divalidasi WHO. Ia juga sempat mengglorifikasi dengan klaim “WHO memuji pemerintah Indonesia”, sehingga masyarakat tak perlu cemas.

“Tentu ini bukan asal bicara, tapi merupakan hasil usaha yang maksimal, hasil penelitian yang maksimal dari pihak terkait bagaimana kami memitigasi Corona di Indonesia,” ujarnya.

Wiranto bukan satu-satunya yang jemawa. Sembilan hari kemudian, Wakil Presiden Ma’ruf Amin melempar ucapan serupa; bahwa Indonesia tak perlu ragu bakal terpapar COVID-19.

Atas hal itu, Ma’ruf menyebut semua berkat doa para kiai. “Banyak kiai dan ulama yang selalu baca qunut, dan saya juga begitu, baca qunut. Makanya Corona nyingkir dari Indonesia,” kata Ma’ruf usai acara Kongres Ulama VII di Bangka Belitung.

Narasi relijius seperti ini diamini Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang kebetulan juga hadir pada acara sama. Sikap yang menggelikan mengingat kapasitas Terawan adalah Menteri Kesehatan.

Bukan hanya membuai masyarakat, narasi-narasi aman yang diusung pemerintah tak banyak disertai gebrakan untuk antisipasi wabah. Yang ada sikap ini malah jadi senjata untuk ambisi lain: menggenjot sektor ekonomi.

Indikasi itu mulai tampak sejak Jokowi menggelar rapat terbatas Corona di Istana Bogor awal Februari 2020. Eks gubernur DKI itu justru lebih menekankan agar Indonesia bisa “mengambil keuntungan” dari kelumpuhan perekonomian negara-negara seperti Cina akibat COVID-19.

“Saya kira ada peluang untuk memanfaatkan ceruk pasar ekspor di negara lain yang sebelumnya banyak mengimpor produk yang sama dari RRT [Cina],” tutur Jokowi.

Selaras dengan ucapan Jokowi, dalam hitungan pekan pemerintah lantas meluncurkan beragam paket insentif untuk menangkal dampak Corona. Yang kemudian jadi perdebatan, porsi utama insentif ini ditujukan untuk menggenjot pariwisata, tepatnya memancing turis dalam maupun luar negeri.

“Jadi kami berusaha untuk mengambil kebijakan komprehensif, nggak parsial,” ujar Menparekraf Wishnutama, 18 Februari 2020. Rinciannya Rp98,5 miliar untuk maskapai dan agen, Rp103 miliar untuk keperluan promosi, untuk kegiatan turisme lain sebesar Rp25 miliar, serta Rp72 miliar untuk para influencer media sosial guna mengkampanyekan Indonesia bebas COVID-19.

Belakangan sebagian porsi anggaran insentif itu ditunda, termasuk alokasi untuk membayar influencer, menyusul banjir protes dari publik dan fakta bahwa Indonesia positif terdampak COVID-19.

“Sementara ini, kami akan lebih memfokuskan program pada penanganan wisman yang masuk ke destinasi Indonesia saat dimulainya periode penyebaran virus, menambah peningkatan kualitas destinasi pariwisata melalui environment sustainability, health and hygiene, dan safety and security,” ujar Wishnutama 3 Maret 2020. Namun, orang-orang kadung skeptis terhadap prioritas pemerintah.

Wajar saja komentar negatif bermunculan, sebab logikanya menarik wisatawan asing sama saja memperbesar risiko terpapar virus. Di sisi lain, belum semua bandara di Indonesia menerapkan prosedur keamanan ketat.

Hingga awal Maret 2020, praktik yang jamak ditemui di bandara-bandara hanya sebatas pengisian formulir soal kondisi kesehatan. Tak banyak titik yang sudah menerapkan pengecekan suhu dengan thermal scanner atau intensifikasi hand sanitizer.

Padahal, jika mau membandingkan dengan negara-negara lain seperti Singapura dan Malaysia, menggunakan thermal scanner dan hand sanitizer saja masih belum cukup. Apalagi cuma mengandalkan formulir.

Wacana memperketat pengamanan bandara, khususnya yang didatangi turis-turis episentrum COVID-19 baru mencuat sejak kasus positif pertama diumumkan, 2 Maret 2019. Itu pun masih diwarnai minimnya pernyataan tegas soal negara-negara mana saja yang dianggap sebagai episentrum.

“Itu dari Menlu aja nanti. Sudah disepakati, yang jelas pembatasan mobilitas orang pasti ada,” ujar Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko. “Intinya negara-negara yang memiliki, menjadi episentrum, gitu aja.”

Selain Cina, belakangan diketahui bahwa negara-negara yang dimaksud Moeldoko adalah Korea, Jepang, Italia, dan Iran. Masalahnya, pembatasan negara episentrum saja bukan garansi kasus dapat ditekan.

Berkaca dari kasus 1 dan kasus 2, pemerintah baru dapat mengumumkan vonis positif 2 Maret 2020, padahal interaksi antara korban dengan pengidap COVID-19 sudah terjadi sejak 14 Februari 2020.

Ada rentang yang cukup panjang dan bukan mustahil saat ini pengidap COVID-19 yang belum terdeteksi–dari interaksi akibat lambatnya pembatasan WNA masuk–melampaui ekspektasi.

Pada titik itulah, masyarakat awam berharap pemerintah dapat menyajikan informasi yang lebih cepat dan akurat lewat satu kanal yang mudah diakses. Sehingga, mereka juga dapat melakukan antisipasi lebih cepat.

Harga Masker Melonjak

Baskoro (42) lebih sibuk dari biasanya. Ia sedang menawar harga masker dagangan Wandi (50), salah satu pemilik kios di Pasar Pramuka, Jakarta Timur saat saya mendatanginya Rabu (4/2/2020) siang.

Baskoro hendak membeli dua boks masker merek 3M dari toko Wandi, tapi keberatan dengan harga Rp260 ribu per boks yang dipatok si pedagang. Di sisi lain, Wandi punya dalil mengapa baiknya Baskoro membeli masker di tokonya.

Loading...

“Coba cek di tempat lain. Pada jual di atas 300 [Rp300 ribu]. Ya sana ke lapak lain, kalau situ lebih pilih harga segitu,” tantangnya. Sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan Indonesia positif COVID-19, Senin (2/3/2020), harga kebutuhan kesehatan di Pasar Pramuka kian melampaui batas wajar.

Pemicunya adalah permintaan yang juga naik berkali-kali lipat. Masker yang biasanya puluhan ribu per boks (satu boks berisi 50 lembar) kini jamak ditemui dengan banderol ratusan ribu rupiah. Beberapa merek primadona seperti Sensi bahkan keberadaannya makin langka.

“Sekarang susah. Kemarin [merek Sensi] sempat ada, Selasa itu terakhir harganya sampai sekitar 500 per boks,” kata Wandi. Pun untuk produk-produk hand sanitizer.

Sebagai gambaran, per Jumat (6/2/2020) hand sanitizer merek Antis varian 55 mililiter di Pasar Pramuka harga rata-ratanya menyentuh Rp60 ribu per botol. Padahal harga normal merek ini biasanya berada di kisaran Rp15 ribu.

Sejak Selasa 3 Maret 2020 Polda Metro Jaya dan PD Pasar Jaya sebenarnya telah mengeluarkan surat edaran kepada para distributor alat kesehatan, termasuk para pedagang di Pasar Pramuka.

Dua poin penting di dalamnya adalah imbauan agar tak menjual masker dengan harga mencekik dan larangan menjual masker dalam jumlah lebih dari lima boks.

PD Pasar Jaya juga sempat melakukan operasi pasar dengan menjual masker berharga normal di Pasar Pramuka. Namun, hingga Minggu (8/3/2020) dampaknya nyaris tak terasa. Harga masih tinggi dan penimbunan tetap saja ada.

Haikal–bukan nama sebenarnya–seorang calo di Pasar Pramuka bahkan sempat menawari beberapa pengunjung apabila tertarik membeli masker di atas 1 karton (berisi 40 boks). Syaratnya harus datang ke gudang milik kawannya di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur.

“Bisa saya bantu kasih banyak. Tapi nggak di sini [Pasar Pramuka], tahu sendiri kan ada sidak dari Polda,” kata Haikal sambil diam-diam menunjuk seorang petugas dengan seragam polisi yang sedang berkeliling di Pasar Pramuka.

Pasar Pramuka hanya potret kecil atas kepanikan besar masyarakat terhadap COVID-19. Di tempat lain situasinya tak beda jauh; borong memborong dan kelangkaan kebutuhan kesehatan ada di mana-mana.

Beberapa apotek modern di pusat perbelanjaan seperti Century dan Watsons sampai-sampai ikut kewalahan menjaga stok masing-masing. Padahal, mereka sudah menerapkan aturan satu pengunjung cuma boleh beli maksimal tiga lembar masker.

Sedangkan di apotek BUMN Kimia Farma, situasinya lebih memprihatinkan. Menteri BUMN Erick Thohir pada Rabu (4/3/2020) sempat mengklaim stok masker di Kimia Farma mencukupi.

“Kimia Farma ini memiliki 1.300 apotek dan juga 600 klinik di seluruh Indonesia,” kata Erick.

“Barusan saya sudah cek stok masker, cairan antiseptik, dan semua peralatan kesehatan lainnya ada tersedia.” Klaim itu terbukti mentah. Dari pantauan sejak Rabu (4/3/2020) hingga Jumat (6/3/2020) sejumlah gerai di kawasan Salemba, Matraman, Tenabang dan Pasar Minggu Jakarta mengaku kehabisan persediaan masker.

Saat ditanya kapan stok datang lagi, para petugas apotek tak bisa memberi kepastian. “Kemarin memang sempat ada, tapi langsung habis juga karena semua orang cari,” ucap Icha, penjaga salah satu apotek Kimia Farma di daerah Matraman.

Baskoro bilang dirinya hendak membeli masker sebanyak dua boks untuk kebutuhan keluarga. Istri, mertua, dan ketiga anaknya juga tengah was-was sejak pengumuman Indonesia positif COVID-19.

“Kami ya tenang-tenang aja awalnya karena dibilang aman. Lalu nggak ada angin nggak ada hujan, tiba-tiba diumumin begini [positif],” kata Baskoro.

“Bilangnya enggak usah khawatir, enggak usah khawatir, tapi kalau sudah gini ya mana mungkin nggak panik,” keluhnya. Gambaran perasaan serupa dialami Dedeh (37), pembeli masker lain yang sempat saya temui berlalu lalang di Pasar Pramuka. Bekerja di sebuah perusahaan katering, Dedeh langsung membeli enam boks masker begitu Indonesia positif COVID-19 pada Senin (2/4/2020).

Namun, hanya dalam dua hari masker itu langsung habis untuk memenuhi kebutuhan seluruh karyawan. “Awalnya ke sini beli sendiri, tapi begitu tahu dibatasi lima boks, teman nyusul bantuin. Biar bisa beli banyak,” kata Dedeh.

Ia lantas mengutarakan kekecewaan karena semula bersikap terlalu tenang. Ia menyesal terbawa klaim pemerintah jika Indonesia ‘aman’ dari COVID-19.

Akibat sikap terlalu tenang ini, perusahaan Dedeh kelimpungan sendiri karena minim persiapan tatkala Indonesia dinyatakan sebagai salah satu negara terdampak.

“Andai sejak awal sudah dikasih tahu kemungkinan terburuk, kami pasti bisa siap-siap. Soalnya kalau dadakan dan harga naik gini, kami, kan rugi juga.” keluhnya.

Dedeh sejauh ini merasa pemerintah kurang dalam hal sosialisasi. Baik dalam memberikan imbauan atau perkembangan soal jumlah kasus.

“Berita di internet dan TV itu banyak banget, tapi kadang yang satu dan yang lain beda. Terkadang bingung juga, mana yang lebih akurat.”

Hal serupa dilontarkan Baskoro. Saat ini pemerintah belum punya kanal khusus yang menyebarkan informasi akurat dan lengkap untuk diakses publik. Mereka memang menerapkan sistem informasi satu pintu, tapi model yang dipakai hanya menunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemkes Achmad Yurianto sebagai juru bicara resmi di hadapan media.

Baskoro sepakat pendekatan seperti ini harus diubah, setidaknya jika memang pemerintah mau bekerja lebih keras demi lancarnya arus informasi kepada masyarakat. Sebab, masih menurutnya, “semahal apapun kerugian pariwisata Indonesia, nggak akan lebih mahal dari harga satu nyawa.”

Loading...
Ayo Bagikan Info Ini